Problem kejahatan seksual LIVECHAT RGO303 guna anak semakin Berkembang Meneladan data dari Tip Perlindungan Anak dan Indonesia (KPAI) tahun 2011-2016, ditemukan seputar 4.609 kejadian yang menyangkut anak yang menjadi korban tindak pidana. Dari jumlah tercantum 43,41 honorarium diantaranya ialah bab tindak pidana keganasan seksual atau kriminal seksual.
Hal ini mengekspos bukti bahwa anak-anak tinggal menjadi korban kejahatan seksual sehingga perlu berhasil perhatian khusus dari semua kalangan. Bahkan ketidakadilan seksual untuk anak bukan adalah hambatan untuk keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun bisa menakut-nakuti masa depan generasi bangsa.
Pandangan yang dilakukan murid program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM, I Nyoman Ngurah Suwarnatha, S.H., L.L.M., menyangkut diskursus penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaksana eksploitasi seksual untuk anak di Indonesia, Tuturnya sanksi keputusan kebiri kimia ditinjau dari ujud pemidanaan tidak semata-mata untuk pembalasan atas tindak pidana kebengisan seksual yang berakhir dilakukan pelaku.
Walaupun mampu meneruskan perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawan psikiatri atau rehabilitasi bagi pembuat kekejaman agar menyadari kesalahannya. Kelakuan ini pula mengobati provokasi seksual yang diderita Pelaku kata Suwarnatha dalam ujian komunal promosi doktor di Fakultas Hukum UGM, Rabu (2/10).
Katanya pelaku keganasan seksual guna anak yang dikenakan perawatan psikiatri bernuansa tindakan kebiri kimia sebaiknya eksekutor yang memiliki usikan seksual atau tingkah-laku paraphilia dan penyelenggara menyesali perbuatannya yang dengan siuman berharap perawatan psikiatri.
Ia Menghubungkan diskursus menyangkut penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku durjana seksual untuk anak saat ini dianggap mendakwa karena tingginya bab kebuasan seksual pada anak maka dipakai aturan yang mampu memelihara anak-anak dari kesewenang-wenangan seksual sekaligus menyerahkan efek jera bagi pelaku dan mewujudkan rasa kesamarataan bagi korban.
Ia pun menyodorkan agar sang presiden dan DPR menelaah ulang menyinggung batas waktu maksimal penerapan sanksi perilaku kebiri kimia bagi tersangka kekerasan dalam ketentuan pekerjaan 81A (1) Perppu nomor Rajazeus 1 tahun 2016 menyinggung jangka waktu pengenaan sanksi ulah kebiri paling lama dua tahun. Sebab, proses pengobatan bagi hambatan seksual mengedepankan jangka waktu yang berbeda-beda dan agar jangan sampai trik pengobatan dan perawatan psikiatri lewat gerak-gerik kebiri kimia tidak tuntas.
Tidak hanya itu, Tuturnya penaklukan serentak mengadakan petunjuk sang presiden taruh kata advis bagi abdi negara penegak hukum untuk menerapkan sanksi kelakuan kebiri kimia. Selanjutnya meyodorkan batasan yang tegas menyangkut kriteria pelaku kesewenang-wenangan seksual yang dapat dikenakan sanksi perilaku kebiri kimia walaupun yang tidak dapat dikenakan sanksi.